Rapat Paripurna DPRD Sidoarjo Tahun 2025: Wujud Sinergi Eksekutif-Legislatif untuk Perubahan APBD dan Regulasi Strategis Daerah

Indobangkit.com Sidoarjo — Kamis, 11 September 2025 | Pukul 12.35 s.d. 14.00 WIB. Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo di Jl. Sultan Agung No. 39 menjadi saksi berlangsungnya Rapat Paripurna DPRD Tahun 2025 yang mengusung agenda strategis terkait pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, H. Abdullah Nasih, S.M., dengan dihadiri 41 anggota dewan, Bupati Sidoarjo, jajaran Forkopimda, kepala OPD, camat se-Kabupaten Sidoarjo, serta perwakilan BUMN-BUMD.

Sambutan Bupati Sidoarjo, H. Subandi, S.H., M.Kn., yang menyampaikan apresiasi atas sinergi DPRD dan pemerintah daerah dalam mendukung arah pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0816/Sidoarjo, Letkol Czi Shobirin Setio Utomo, S.H., M.Han., menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan daerah. “Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo hari ini bukan sekadar forum formalitas, tetapi momentum penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Persetujuan terhadap perubahan APBD 2025 dan pembahasan regulasi strategis lainnya menunjukkan adanya sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, legislatif, serta elemen masyarakat.

Kami dari TNI, khususnya Kodim 0816/Sidoarjo, sangat mendukung kebijakan pembangunan yang berpihak pada rakyat, terutama dalam bidang ketahanan pangan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Keputusan-keputusan yang dihasilkan hari ini tentu akan membawa dampak nyata bagi kemajuan Sidoarjo di masa depan.

Tugas kami adalah mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif agar seluruh program pembangunan bisa berjalan dengan lancar. Sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan DPRD adalah kunci utama untuk menjaga stabilitas sekaligus mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.”

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 menandai langkah maju dalam mengokohkan komitmen pemerintah daerah dan legislatif. Persetujuan perubahan APBD, disertai pembahasan regulasi strategis, menjadi bukti nyata bahwa kolaborasi lintas elemen sangat diperlukan demi mewujudkan pembangunan yang transparan, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.