Pangdam V/Brawijaya Tinjau Lahan BTP/YTP di Situbondo, Percepat Pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan untuk Ketahanan dan Kesejahteraan Masyarakat

Indobangkit.com SITUBONDO – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan lahan Brigif Teritorial Pembangunan dan Yonif Teritorial Pembangunan (BTP dan YTP) di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Rabu (3/6/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 50 peserta yang terdiri dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Perhutani, kejaksaan, DPRD, serta perwakilan kelompok tani hutan.

Kunjungan kerja ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan BTP dan YTP di wilayah Kabupaten Situbondo yang menjadi salah satu program strategis nasional bidang pertahanan dan pemberdayaan wilayah. Kegiatan dipimpin langsung oleh Pangdam V/Brawijaya dengan penanggung jawab Dandim 0823/Situbondo, Letkol Inf Ferry Ardian, S.Kom., M.Han.

Setibanya di lokasi, Pangdam V/Brawijaya beserta rombongan disambut oleh Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo, Dandim 0823/Situbondo, Kapolres Situbondo, Danpuslatpur Marinir 5 Baluran, Dandodiklatpur Rindam V/Brawijaya, serta unsur Forkopimda dan pejabat terkait lainnya.

Agenda pertama kegiatan diisi dengan paparan Dandim 0823/Situbondo mengenai rencana pembangunan BTP dan YTP Situbondo. Dalam paparannya dijelaskan perkembangan tahapan pembangunan, kondisi lahan, serta berbagai aspek yang perlu disiapkan guna mendukung kelancaran realisasi proyek strategis tersebut.

Dalam sambutannya, Pangdam V/Brawijaya menyampaikan apresiasi atas dukungan seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Situbondo. Ia menilai lokasi yang diproyeksikan sebagai kawasan pembangunan BTP dan YTP telah memenuhi sejumlah persyaratan penting, baik dari sisi luas lahan, kondisi geografis, maupun aspek keamanan lingkungan.

“Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di lokasi pembangunan BTP dan YTP Situbondo. Secara umum saya lihat sudah sesuai dengan keinginan pimpinan pusat. Lokasi ini juga sangat strategis dan aman dari potensi bencana alam,” ujar Pangdam V/Brawijaya.

Agenda kedua difokuskan pada pembahasan berbagai aspek pendukung pembangunan, termasuk penyelesaian persoalan lahan yang berkaitan dengan Kelompok Tani Hutan (KTH). Pangdam menegaskan pentingnya komunikasi, sosialisasi, dan kolaborasi seluruh pihak guna mencari solusi terbaik yang dapat diterima bersama.

“Kita hadir di sini untuk dapat duduk bersama membicarakan dan mencari solusi terbaik demi kelancaran pembangunan BTP dan YTP ini,” tegas Pangdam V/Brawijaya.

Pada kesempatan tersebut, Administratur Perhutani KPH Bondowoso, Misbahul Munir, menyatakan dukungan penuh terhadap program pemerintah di bidang pertahanan dan keamanan. Ia menegaskan bahwa Perhutani siap mempercepat proses yang diperlukan, termasuk penanganan vegetasi di area yang akan digunakan untuk pembangunan.

Selain itu, Kepala Desa Klatakan, Narwiyoto, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya bersama KTH Agung Hijau Bersama membuka ruang komunikasi terkait penyelesaian administrasi maupun penyediaan lahan pengganti. Senada dengan itu, Pengurus KTH Agung Hijau Bersama, Pipin Pinatiningsih, menyatakan kesiapan mendukung pembangunan dengan harapan adanya solusi yang adil bagi anggota kelompok tani yang selama ini memanfaatkan lahan tersebut.

Dalam arahannya, Pangdam V/Brawijaya juga menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan dan operasional satuan nantinya. Kehadiran BTP dan YTP di Situbondo diproyeksikan tidak hanya memperkuat pertahanan wilayah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan aktivitas ekonomi di sekitar kawasan.

Pembangunan BTP dan YTP Situbondo diharapkan dapat berjalan sesuai target sehingga mampu menjadi salah satu pusat penguatan pertahanan teritorial sekaligus mendukung program ketahanan pangan, peternakan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, Perhutani, kelompok tani, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus terjaga guna mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bangsa, negara, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.