Babinsa Kwangsan Kawal Musyawarah Desa, Perkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Partisipatif

Indobangkit.com SIDOARJO – Komitmen dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat terus diwujudkan oleh aparat kewilayahan. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) tentang pembahasan, penetapan, dan pengesahan Peraturan Desa Kwangsan yang berlangsung di Balai Desa Kwangsan, Dusun Kwangsan, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo, Minggu (8/11/2026) malam.

Musyawarah Desa tersebut menjadi forum strategis untuk membahas sekaligus menyelaraskan berbagai kebijakan dan regulasi desa agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai kebutuhan, aspirasi, serta kepentingan masyarakat.

Adapun sejumlah agenda penting yang menjadi pembahasan meliputi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kwangsan Tahun 2027, penyelenggaraan dan pelayanan persampahan, metode serta tata cara sewa-menyewa aset desa, penataan dusun di wilayah Desa Kwangsan, keterbukaan informasi publik desa, perlindungan anak, hingga pengaturan mengenai Lembaga Adat Desa.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan sambutan Kepala Desa Kwangsan Sutrisno dan Ketua BPD Hendro, S.E. Selanjutnya, forum memasuki agenda utama berupa musyawarah dan pembahasan berbagai materi peraturan desa. Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama.

Dalam kesempatan tersebut, Babinsa Desa Kwangsan Sertu Ach Santoso menyampaikan bahwa Musyawarah Desa merupakan sarana penting untuk membangun komunikasi, koordinasi, serta kesepahaman antara pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat.

Menurutnya, setiap kebijakan yang dirumuskan melalui musyawarah hendaknya benar-benar mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, sehingga peraturan desa yang ditetapkan tidak hanya menjadi landasan administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi kehidupan warga.

Ia juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Transparansi pengelolaan aset, pelayanan persampahan, perencanaan pembangunan, serta berbagai program desa harus dilaksanakan secara jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, perhatian terhadap perlindungan anak juga menjadi aspek penting yang perlu diperkuat melalui kebijakan desa. Lingkungan yang aman, nyaman, dan ramah anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, keluarga, lembaga pendidikan, serta seluruh lapisan masyarakat. “Melalui Musyawarah Desa ini, kami berharap seluruh peserta dapat menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan secara terbuka serta mengutamakan kepentingan bersama. Setiap keputusan hendaknya dilandasi semangat kebersamaan, transparansi, dan tanggung jawab agar program yang direncanakan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkap Sertu Ach Santoso.

Lebih lanjut, Babinsa menegaskan bahwa TNI melalui aparat kewilayahan akan senantiasa mendukung berbagai upaya positif pemerintah desa dalam menciptakan stabilitas wilayah, memperkuat persatuan masyarakat, serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan.

Kehadiran Babinsa dalam forum tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pembinaan teritorial, khususnya dalam mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat sekaligus membangun sinergi bersama pemerintah desa dan seluruh komponen masyarakat.

Melalui musyawarah yang mengedepankan prinsip demokratis, keterbukaan, dan mufakat, diharapkan berbagai peraturan Desa Kwangsan yang dibahas dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan Musyawarah Desa berlangsung dengan penuh kebersamaan dan partisipasi aktif seluruh peserta. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.